Membumikan Kembali Harmoni Dalam Kemajemukan di Antara Kita

Membumikan Kembali Harmoni Dalam Kemajemukan di Antara Kita. Dalam masyarakat saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa kita merasakan adanya ketegangan antar individu atau kelompok yang membuat sekat-sekat baik dari segi ekonomi, politik, hingga agama. Adanya perbedaan pandangan politik terutama menjelang pilpres, semakin mempertinggi sekat tersebut sehingga tak jarang membuat kita saling mengumpat satu sama lain. Sekat tersebut mengotak-ngotakkan kelompok tertentu sehingga menimbulkan rasa eksklusivitas yang menimbulkan aksi penyerangan kelompok yang berbeda. Fenomena ini juga terjadi di dunia maya yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial kita.

Membumikan Kembali Harmoni Dalam Kemajemukan di Antara Kita
Sumber : VOA Indonesia
“Muliakanlah manusia – memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.” – Gus Dur
Adanya ketegangan ini tentu melukai persatuan dan keharmonisan masyarakat Indonesia yang sejak dulu telah hidup dalam keberagaman. Bayangkan saja Indonesia dengan komposisi tujuh belas ribu pulau, ribuan suku dan etnis, bermacam-macam agama, serta ragam bahasa secara konstitusional telah disatukan di bawah naungan Pancasila. Tentu para founding fathers sudah melakukan yang terbaik dan mengutamakan asas perbedaan saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dulu.
John Rawls (1980: 540) mengatakan sumber persatuan dari kebangsaan multikultural adalah apa yang disebutnya sebagai “konsep keadilan bersama” (a share conception of justice).
Mengacu pada pendapat Ernest Renan, Bung Karno mengatakan bahwa bangsa adalah satu jiwa (une nation est une âme). Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (une nation est un grand solidarité). Kebangsaan itu sendiri tidak bergantung pada persamaan bahasa, meskipun dengan adanya bahasa persatuan tentu akan semakin meningkatkan rasa kebangsaan. Bung Karno menambahkan bahwa yang menjadi pengikat bangsa adalah kehendak untuk hidup bersama (le désir d’ être ensemble), sehingga meskipun agamanya, bahasanya, keturunannya bermacam-macam asalkan memiliki kehendak untuk hidup bersama, maka itu adalah bangsa.

Hal inilah yang mungkin perlahan-lahan kita lupakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kita, yang hidup di abad 21 ini tidak merasakan sulitnya masa-masa penjajahan sehingga kita meremehkan persatuan dan malah mementingkan diri sendiri atau kelompok.

Makna “persatuan” saat ini telah dipersempit ke dalam kelompok tertentu. Karena itu, tidak heran apabila kita menemui sekelompok orang yang membela mati-matian kelompok lain yang tertindas karena kepentingan tertentu tetapi acuh terhadap kelompok tertindas lainnya karena tidak memiliki “hubungan”, baik kesamaan politik, agama, maupun budaya.

Hal ini tentu kadang menyiratkan makna hipokrit, pembelaan yang katanya membela kemanusiaan, tetapi dalam eksekusinya hanya dilakukan karena adanya kesamaan horizontal (agama, politik, suku, budaya). Inilah yang perlu diperbaiki oleh kita semua saat ini, jangan sampai sekat-sekat perbedaan di antara kita membuat kita melupakan kemanusiaan yang pada dasarnya bersifat universal.

Mayoritas vs Minoritas

Merujuk ke penuturan Alisa Wahid, distorsi persatuan diperparah dengan adanya pergeseran nilai-nilai yang menjaga kebersamaan (inklusif) ke arah menjaga kepentingan kelompok sendiri (eksklusif), yaitu mayoritarianisme. Diskursus mayoritas dan minoritas beberapa tahun belakangan semakin menguat dan menjadi faktor utama penyebab makin besarnya jurang di antara masyarakat heterogen di Indonesia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh penguatan ideologi atau arus konservatif baik secara trans-nasional maupun domestik. Ditambah lagi dengan semakin populernya teknologi dan sarana internet yang dapat diakses oleh siapapun dengan latar belakang apapun, tetapi tidak diimbangi dengan pendidikan yang memadai terhadap sikap filter informasi yang tidak bijaksana.

Pelabelan mayoritas-minoritas dalam sebuah masyarakat majemuk dapat menimbulkan masalah yang serius, baik dari sisi kehidupan bermasyarakat maupun  negara. Pelabelan mayoritas terhadap sebuah kelompok akan menimbulkan eksklusivitas dan kelompok minoritas akan dianggap sebagai masyarakat kelas dua.

Semua aspek kehidupan akan diatur “harus” berdasarkan kemauan mayoritas, bukan atas musyawarah bersama dan mencari jalan tengah. Hal ini dapat mengiring terjadinya kasus-kasus intoleransi yang akan berubah sebagai sebuah “norma”, baik intoleran kepada mereka yang beridentitas berbeda seperti suku, agama, preferensi politik, budaya, dan lainnya. Maka “persekusi” bukan tidak mungkin untuk terjadi, mengingat tadi “norma” yang ada menggariskan bahwa “semua harus sesuai dengan kebiasaan hidup mayoritas”.

Kemudian jika dilihat dari sisi negara, apabila sifat eksklusif ini dibawa ke ranah kenegaraan, maka ditakutkan akan timbulnya majority power, yang bukan tidak mungkin dapat menimbulkan usaha untuk mengubah ideologi negara sesuai dengan “norma” di atas tadi. Pelabelan mayoritas-minoritas secara tak langsung memberikan kesan power kepada kelompok yang dianggap mayor, serta pressure terhadap kelompok yang menjadi minor. Meskipun pelabelan mayoritas-minoritas tidak semuanya akan menghasilkan output yang sama, namun jika dilihat berdasarkan kondisi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, tentu kita secara terang-terangan dapat melihat terjadinya ketegangan di antara masyarakat akibat label “mayoritas-minoritas” saat ini.

Sejatinya semua warga negara Indonesia, apapun latar belakangnya memiliki kedudukan yang setara dan dilindungi oleh UUD 1945. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara Indonesia. Sehingga segala bentuk persekusi maupun diskriminasi yang dilakukan oleh setiap orang merupakan wujud pelanggaran UUD 1945 serta hak asasi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, solusi yang dapat dijalani bersama adalah kita wajib untuk saling menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi musyawarah untuk memecahkan masalah yang hadir di tengah perbedaan prinsip-prinsip yang ada.  

Euforia Partisipasi Politik Dalam Sekat-sekat Perbedaan

Melihat partisipasi politik masyarakat dalam pesta lima tahunan saat ini, terlihat “emosi” partisipasi yang ditunjukkan cukup tinggi dan masif. Hal ini didukung dengan adanya media sosial sebagai sarana kampanye serta adu argumentasi pendukung pasangan calon A maupun calon B. Dunia maya saat ini jauh lebih menarik karena semua orang bisa berada dalam waktu yang sama tanpa terhalang jarak dan kondisi geografis. Dunia maya juga merupakan forum yang di dalamnya sangat banyak terjadi bully secara non-verbal. Diskursus mayoritas-minoritas cukup kental di dalam pengguna medsos terutama yang berbau politis dan SARA. Hal ini juga yang mendasari lahirnya UU ITE untuk mengontrol orang-orang dalam bersosialisasi di dunia maya agar tidak “keterlaluan”. 

Pertarungan di dunia maya juga terjadi dalam kehidupan nyata. Ditambah lagi dengan penguatan politik identitas yang kebablasan, menambah jauh jurang preferensi politik di dalam masyarakat. Penggiringan opini untuk mendukung politik identitas tak ayal membuat banyak pendukung politik menjadi lebih fanatik, visi dan misi bisa jadi bukan prioritas utama mengapa mereka mendukung pasangan atau partai politik, tetapi karena kesamaan “identitas” yang pada akhirnya menjurus ke perilaku mayoritarianisme politis. Jadi, sudah tidak heran saat ini penguatan sikap intoleransi semakin menjadi-jadi dalam kontestasi politik lima tahunan dan cenderung tidak mencerminkan sikap berdemokrasi.

Kemungkinan situasi ini akan terus berlanjut dan bisa jadi terus meningkat hingga hari puncak perayaan pesta demokrasi. Setelah itu, apakah iklim politik akan kembali stabil ataukah  justru timbul gerakan ketidakpuasan akibat pengaruh politik identitas “kebablasan” yang dirawat beberapa tahun belakangan. Karena kadang kelompok-kelompok ekstrim ini cenderung mencari kesalahan orang lain untuk memutarbalikkan fakta. Pada akhirnya hoaks berbau politis laris manis dan dianggap benar asalkan mendukung preferensi politik mereka.

Tinggal bagaimana peran kita sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi rasionalitas dan pandangan objektif dalam mengedukasi kelompok-kelompok eksklusif akibat politik itu agar bisa bersikap sewajarnya tanpa perlu menyerang atau menghakimi kelompok lain. 

Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam politik saat ini menjadi tantangan, karena kurangnya sifat objektif dan persaingan tidak sehat sehingga cenderung menjerumuskan ke dalam sifat fanatisme dan menutup akal sehat. Selain itu, tingginya penyebaran berita hoaks merupakan hasil produksi persaingan politik demi menaikkan elektabilitas ataupun menjaring suara. Bagaimana mungkin kita dapat membangun peradaban yang cerdas, objektif, dan visioner apabila setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita hoaks, fitnah, oleh media-media massa maupun elektronik yang ikut terlibat.

Membangun Rasionalitas, Menjadi Pelopor Perdamaian

Cukup banyak ancaman yang dapat merusak Bhinneka Tunggal Ika di negara kita saat ini. Sayangnya, ancaman tersebut justru hadir dari masyarakat. Karena itu, akan lebih menantang bagi kita untuk memeranginya. Memang benar kata Bung Karno, bahwa perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu melawan penjajah justru lebih mudah, dan perjuangan kita saat ini dalam mempertahankan persatuan Indonesia akan lebih sulit karena kita melawan bangsa sendiri.

Syukurnya masih banyak orang di luar sana yang peduli untuk merawat persatuan. Banyak yang tidak hanya diam ketika melihat kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab mencederai keharmonisan yang sudah lama kita bangun. Dan kita sebagai generasi yang cinta tanah air harus ambil bagian dalam hal ini.
Indonesia seharusnya menjadi contoh rumah keberagaman bagi dunia karena kekayaan budaya, agama, bahasa, dan sosialnya.
Kemajemukan yang telah terbangun tujuh puluh tahun, bahkan lebih ini merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita jaga bersama. Adanya perbedaan di antara kita seharusnya dapat menjadikan kita semakin menghargai perbedaan dan mempererat hubungan satu sama lain, bukan sebaliknya. Sudah saatnya kita membumikan kembali nilai-nilai toleransi, gotong royong, serta kebersamaan yang sudah menjadi ciri khas kita sebagai masyarakat Indonesia. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tularkannya kepada lingkungan sekitar. Indonesia terlalu berharga untuk dipecah-belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Ditulis oleh : Fithriyyah, Anggota Komunitas Bela Indonesia chapter Kalimantan Barat

0 Komentar