Intoleransi dan Masa Depan Kita

Intoleransi dan Masa depan Kita. Semua agama di muka bumi, mengajarkan kita tentang kasih dan sayang. Tentang esensi menghargai orang lain, tanpa perduli perbedaan yang membentang, atas dasar sesama ciptaan Tuhan. Indonesia secara resmi mengakui adanya 6 agama yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katholik, dan Kong Hu Cu melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang merupakan revisi terhadap Undang-undang Administrasi Kependudukan  Nomor 23 Tahun 2006, Kementerian Agama (Kemenag) menjamin tidak  akan memberikan hak istimewa ataupun memperlakukan diskriminasi dalam memberi pelayanan terhadap pemeluk agama, termasuk pemeluk agama di luar keenam agama yang diakui, atau yang kita sebut sebagai penghayat kepercayaan.
Intoleransi dan Masa Depan Kita
Foto oleh : Tarida Manullang
Indonesia tak hanya hidup dengan berbagai macam agama di dalamnya, namun juga budaya dan bahasa yang semakin memperkaya Indonesia. Kaya dalam warisan kebudayaan, rasa kebersamaan dan solidaritas dalam merawat keberagaman yang semenjak dahulu kala sudah menjadi ciri khas dari Indonesia. Bicara tentang Indonesia, maka kita harus menerima kenyataan bahwa Indonesia, adalah milik bersama. Tak bisa dimiliki oleh satu golongan, satu ras, ataupun perseorangan. Berkaca pada masa lalu bahwa, kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati hingga saat ini, tak lepas dari perjuangan para pendahulu kita dalam melawan penjajah tanpa mengenal perbedaan selain kesamaan nasib: lahir di bumi pertiwi, dijajah dan tersiksa di tanah sendiri. Maka rasanya tak pantas, kita, generasi muda atau yang lahir setelah masa penjajahan usai, hidup di bumi pertiwi jika mengabaikan nilai-nilai toleransi, menghilangkan budaya paguyuban, dan meluruhkan semangat dalam merawat keberagaman.

Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia memanen intoleransi yang kerap kali muncul di kalangan masyarakat. Intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, oleh PBB dalam "Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief", diartikan sebagai setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara.  Sikap yang paling sering muncul di pemberitaan ialah intoleransi antar umat beragama, serta diskriminasi antar golongan.

Berita yang tengah hangat diperbincangkan adalah peristiwa pengerusakan nisan salib di makam seorang warga bernama Albertus Slamet Sugihardi dipotong bagian atas oleh warga RT 53 RW 13, Purbayan, Kotagede. Foto nisan salib yang sudah dipenggal itu kemudian viral di media sosial.

Pemotongan tanda salib pada nisan Albertus Slamet Sugihardi disebabkan pemakaman tersebut akan dijadikan pemakaman muslim, karna mayoritas penduduk setempat adalah muslim. Albertus Slamet Sugihardi sendiri dikenal baik di lingkungannya sebagai orang yang turut berkontribusi aktif untuk sekitarnya, seperti ikut kegiatan ronda, gotong royong, juga menjadi pelatih paduan suara bagi Ibu-ibu di komplek perumahan tempat ia tinggal.

Meski kendati demikian, warga setempat mengatakan pemotongan salib sudah jadi "kesepakatan" antara warga, keluarga almarhum, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Lingkungan di situ juga tidak membolehkan ada simbol-simbol agama Nasrani di makam tersebut. Pelaku pemotong salib, adalah warga yang saat itu ikut melayat usai ada "kesepakatan" yang dibuat warga setempat dan keluarga almarhum.

Surat kesepakatan yang ditunjukkan dan viral disosial media juga dibuat oleh istri almarhum, Maria Sutris Winarni. Maria, dalam pernyataan itu, menulis ia sudah ikhlas dan menerima jika simbol agama—yakni nisan salib—di makam suaminya dipotong oleh warga. Surat itu ditandatangani Maria di atas materai tertanggal hari ini, berjejeran dengan tanda tangan Ketua RT 53, Soleh Rahmad Hidayat.

Peristiwa ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan netizen di seluruh Indonesia, walaupun surat perjanjian tersebut sudah menyebar luas, nyatanya tak serta merta dapat meredakan opini masyarakat yang terlanjur tersulut dengan pemberitaan tersebut. Perilaku tersebut dinilai masyarakat sebagai indikasi bahwa intoleransi mulai meracuni Jogyakarta yang selama ini kental dengan segala perbedaan tetapi hidup harmonis di dalamnya, yang menjadikan tanah Jogja selalu istimewa.

Menurut saya, pemotongan salib pada nisan seseorang adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Terlebih, pemotongan tersebut dilakukan oleh warga yang juga tinggal dilingkungan yang sama, rasanya sangat tidak manusiawi memperlakukan nisan seorang yang telah meninggal dengan cara seperti itu hanya karena ingin menghilangkan simbol-simbol nasrani di pemakaman yang masih berstatus pemakaman umum, tanah pemakaman yang bebas untuk semua orang dimakamkan terlepas dari agama yang dianut.

Sikap intoleransi ini sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara. Apalagi, kerap kali dikaitkan dengan ajaran agama masing-masing yang menjustifikasi perbuatan tersebut, dimana suatu perbuatan yang dilakukan orang lain dianggap bertentangan dengan ajaran agama seseorang.

Perlakuan intoleransi yang diterima oleh pihak keluarga Albertus Slamet Sugihardi, bukan peristiwa tunggal. Melainkan kekerasan fisik dan ancaman lainnya juga mereka terima. Hal ini sungguh sangat menodai kehangatan dan citra kota Jogjakarta yang selama ini kental dan identik dengan keberagaman sejak dulu.

Terdapatnya tindakan pengerusakan, pengancaman, sudah menjadi indikasi terjadinya intoleransi. Tentunya, hal ini bertentangan dengan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Prinsip-Prinsip Pancasila yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Apabila kita telisik bersama, apa yang sebenarnya menjadi sebab meningkatnya angka intoleransi di bumi pertiwi? “ Social Progress Imperative ” merilis laporan tahunan Social Progress Index yang melihat kualitas kemajuan sosial suatu negara. Penilaian dilakukan atas tiga faktor utama, yaitu basic human needs (kebutuhan dasar manusia), foundations of wellbeing (fondasi kesejahteraan), dan opportunity (peluang untuk maju). Ketiga faktor tersebut dijumlahkan dengan angka 100 sebagai nilai tertinggi.

Untuk melihat tingkat toleransi di Indonesia, komponen yang disorot adalah toleransi dan inklusi yang terdapat dalam faktor opportunity. Skor yang tercatat dari 2014 hingga 2017 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada 2014, skor toleransi dan inklusi Indonesia adalah 27,90 dan naik pada 2015 menjadi 32,30. Namun, skor ini turun pada 2016 menjadi 29,57. Skor kembali naik menjadi 35,47 di tahun berikutnya, menempatkan Indonesia pada posisi 117 dari 128 negara di kategori tersebut.

Bila dirinci, komponen toleransi dan inklusi memiliki subkomponen, yaitu toleransi terhadap imigran, toleransi terhadap homoseksual, diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas, toleransi beragama, dan jaringan keamanan masyarakat. Dari lima sub komponen tersebut, skor terendah ada pada toleransi beragama dengan nilai sebesar 2,0.

Data di atas menunjukkan bahwa toleransi antar umat beragama adalah yang paling rendah, tak heran jika perbedaan agama menjadi sangat riskan untuk terjadi tindakan diskriminasi dan intoleransi.

Survey dari Setara Institute, tahun 2017 kota Jogjakarta menempati peringkat ke-6 dengan skor 3.40. Angka tersebut menjadi catatan tersendiri, tak hanya bagi Jogjakarta, namun kita semua. Masalah intoleransi masih menjadi PR juga tantangan bagi Indonesia sampai saat ini.

Menurut, Kabag Mitra Biro Penmas Divhumas Polri Kombes Awi Setiyono ada empat hal yang dapat memicu konflik. Hal itu ia sampaikan dalam acara bertajuk 'Bincang Perdamaian: Potret Toleransi di Indonesia Tahun 2017' yang diadakan di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Yaitu perbedaan dalam memahami ajaran secara tekstual. Hal ini menghasilkan pengamalan yang berbeda dalam internal keagamaan, yang membuat suatu golongan menganggap, golongannya lah yang paling benar, sehingga mengganggap golongan lain sebagai suatu kesetimpangan yang wajib diperangi dan dimusuhi.

Aksi-aksi penolakan terhadap pendirian rumah ibadah menjadi faktor yang kedua. Seperti yang terjadi pada peristiwa Massa yang menolak pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara, Kota Bekasi, mengungkapkan alasan mereka menolak pembangunan gereja tersebut adalah karena Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim dan adanya rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia tersebut dianggap melukai perasaan umat Islam.

Faktor ketiga adalah perbedaan adat istiadat yang belum dapat bisa diterima dengan baik oleh masyarakat antar suku. Menurut saya, ini adalah buah dari rendahnya kesepahaman tentang nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, perbedaan persepsi antara apparat dan masyarakat juga masih menjadi celah terjadinya intoleransi dalam masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM Jayadi Damanik menyebutkan jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada Komnas HAM mengalami peningkatan. Pada 2015, terdapat sebanyak 87 pengaduan. Jumlah ini meningkat dari jumlah pengaduan pada 2014 yaitu sebanyak 74 pengaduan.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak atas KBB (kebebasan beragama dan berkeyakinan) pada tahun 2015 itu meliputi melarang dan merusak rumah ibadah, melarang dan mengganggu aktivitas keagamaan, diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan, intimidasi, pemaksaan keyakinan, kekerasan fisik, menutup lembaga keagamaan, melarang ekspresi keagamaan, dan kriminalisasi sewenang-wenang.

Lantas, melihat kondisi Indonesia kita yang tengah digoncang dengan intoleransi yang mulai bertebaran, langkah apa saja yang dapat kita lakukan sebagai warga Indonesia yang sadar akan masalah ini? Tindakan preventif ataupun reventif perlu untuk menekan angka intoleransi di Indonesia yang akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut saya, langkah preventif yang dapat kita lakukan ialah dengan memahami dengan seksama, bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai pesan yang diwariskan oleh Founding Fathers kita, tentang pedoman merawat kesatuan dan keberagaman. Sehingga, Pancasila tak hanya sekedar jadi hafalan yang kita lafadz kan pada setiap upacara bendera pusaka setiap hari Senin, namun, kita mahfum betul maksud dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dengan baik di kehidupan kita sehari hari.

Langkah reventif untuk mengobati “penyakit intoleransi“ yang sedang terjadi di masyarakat sekarang ini, adalah dengan tidak terus menerus menjadi provokator yang memperkeruh suasana. Hal yang dimaksud di sini ialah, menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, menggunakan informasi dari sumber yang tidak kredible untuk menggiring opini masyaraat terhadap peristiwa intoleransi tertentu. Dengan berhenti memperkeruh suasana, hendaklah kita menjadi pendingin suasana dalam masyarakat saja. Dapat dilakukan dengan diskusi publik, ataupun kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan banyak kalangan dari latar belakang yang berbeda-beda. Kegiatan yang dapat menumbuhkan kembali rasa persatuan dan cinta tanah air dapat menjadi langkah reventif sederhana yang berdampak besar bagi kita semua yang tengah diguncang intoleransi yang menyebabkan rusaknya keharmonisan rakyat Indonesia.

Ditulis oleh: Putri Novita Sari, anggota Komunitas Bela Indonesia chapter Kalbar

0 Komentar